Sisi Kelam Pekerja yang Dilarang Hamil, Nekat Aborsi Demi Sesuap Nasi - Dre@ming Post
Online Media Realiable // Layak dibaca dan perlu!!
Home » » Sisi Kelam Pekerja yang Dilarang Hamil, Nekat Aborsi Demi Sesuap Nasi

Sisi Kelam Pekerja yang Dilarang Hamil, Nekat Aborsi Demi Sesuap Nasi

Written By Dre@ming Post on Rabu, 01 Mei 2013 | 5/01/2013 07:18:00 PM

Rabu, 01/05/2013 20:09

"Saya sementara dalam masa percobaan dalam pekerjaan. Syaratnya tidak boleh hamil. Saya belum menikah, tapi sebab yang terutama karena pekerjaan saya tadi. Kalau cuma persoalan belum menikah, pacar saya sudah sejak lama ajak saya menikah tapi saya belum mau," ungkap salah seorang klien asal Jakarta, sebagaimana terungkap dalam transkrip wawancara dengan konselornya.
Jakarta, Situasi sulit menghadapi risiko kehilangan mata pencaharian akibat tidak boleh hamil selama bekerja bukan hanya dialami buruh perempuan dampingan Kasminah. Bahkan di tempat lain, aborsi terpaksa dipilih demi menyelamatkan pekerjaan.

"Mereka menyampaikan bahwa 'alasan kami minta pelayanan ini adalah kami selama bekerja tidak boleh hamil'. Karena nyari pekerjaan itu juga nggak gampang, ya pilihannya ini," kata seorang konselor kesehatan reproduksi, sebut saja Farid tentang kliennya yang ingin melakukan induksi haid atau aborsi.


Klien Farid memang bukan dari kalangan buruh seperti yang didampingi Kasminah di Biro Pendampingan Buruh Lembaga Daya Dharma (BPB-LDD). Riset yang dilakukan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) di 13 klinik kesehatan reproduksi di 9 kota di Indonesia selama 2008-2011 menunjukkan, permintaan induksi haid dengan alasan karir biasanya datang dari kalangan pegawai bank, pramugari dan karyawan yang sedang menjalankan tugas belajar.

Bahwa karir benar-benar menjadi alasan untuk melakukan induksi haid terungkap dari status perkawinan para klien yang umumnya sudah berkeluarga, yang tentunya tidak terbebani oleh anggapan hamil di luar nikah. Bahkan di kalangan klien yang masih lajang, ada pula yang terang-terangan mengakui bukan soal menikahnya tetapi memang karena tidak ingin kehilangan kesempatan untuk bekerja.

"Saya sementara dalam masa percobaan dalam pekerjaan. Syaratnya tidak boleh hamil. Saya belum menikah, tapi sebab yang terutama karena pekerjaan saya tadi. Kalau cuma persoalan belum menikah, pacar saya sudah sejak lama ajak saya menikah tapi saya belum mau," ungkap salah seorang klien asal Jakarta, sebagaimana terungkap dalam transkrip wawancara dengan konselornya.

Suharsih, Koordinator Pusat Studi Seksualitas PKBI yang melakukan riset tersebut menganggap bahwa larangan hamil adalah pelanggaran terhadap hak-hak reproduksi kaum perempuan. Menunda hamil sesuai peraturan perusahaan mungkin tidak menjadi masalah bagi yang usianya masih muda, tetapi sangat menentukan masa depan bagi yang sudah berusia 35 tahun ke atas.

"Kalau nunggu kontrak dulu, lalu setelah itu ternyata sudah nggak bisa punya anak gimana? Siapa yang mau tanggung jawab. Mengatasi infertilitas itu tidak murah lho," kata perempuan yang lebih akrab dipanggil Arsih ini.

Risiko Melakukan Aborsi Tidak Aman

Diakui pula oleh Arsih, riset PKBI tidak menemukan ada pekerja perempuan dari kalangan buruh kecil yang mengakses layanan aborsi yang aman seperti di klinik-klinik kesehatan reproduksi, yang ditangani dokter kandungan serta didampingi oleh konselor sebelum dan sesudah tindakan. Bukan berarti tidak ada, Arsih menduga hal itu lebih disebabkan oleh keterbatasan akses informasi.

"Bukan berarti tidak ada dan bukan karena penghasilannya tidak seberapa dibanding pegawai bank (sehingga untuk dipertahankan tentu lebih tidak sebanding dengan risiko melakukan aborsi), tetapi lebih karena aksesnya terbatas. Siapa sih yang tahu ada layanan seperti ini? Buruh yang di desa-desa kan ya nggak tahu aborsi yang aman seperti apa," kata Arsih yang justru lebih khawatir jika aborsi dilakukan di tempat-tempat yang tidak terjamin keamanannya.

Riset PKBI memang menunjukkan, 52 persen klien induksi haid yang mendatangi klinik kesehatan reproduksi telah melakukan upaya penghentian kehamilan sendiri sebelumnya. Sebanyak 31 persen melakukannya dengan jamu dan obat-obatan, 18 persen dengan dokter atau bidan praktik dan sisanya ada yang menggunakan jasa dukun pijat dan sebagainya.

Hasil observasi medis yang dilakukan di 2 klinik menunjukkan terdapat 34 klien yang tidak mudah diaspirasi (kuret) karena jaringannya lengket. Aspirasi pada 12 klien menunjukkan adanya jaringan yang sudah hancur dan 1 klien mengalami incomplete abortion akibat upaya penghentian kehamilan secara tidak aman.

Bisa Dilawan

Konvensi International Labour Organization (ILO) maupun Undang-undang Ketenagakerjaan dengan tegas melarang perusahaan untuk mencantumkan larangan hamil bagi pekerjanya. Perusahaan juga tidak dibenarkan untuk memberhentikan pekerjanya dengan alasan hamil. Jika ada pemutusan kerja dengan alasan tersebut, maka keputusan itu harus batal demi hukum dan perusahaan harus memperkerjakan kembali karyawan tersebut.

Masih adanya larangan hamil saat bekerja di beberapa jenis pekerjaan tentu merupakan bentuk pelanggaran atas peraturan yang berlaku. Namun pilihan untuk melakukan aborsi juga bukan sesuatu yang bisa dibenarkan di mata hukum Indonesia. Undang-Undang Kesehatan No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan tegas melarang aborsi kecuali pada kondisi medis yang mengancam nyawa ibu yang mengandung dan hanya bisa dilakukan maksimal pada usia kehamilan 42 hari.

Arsih menilai, larangan hamil yang masih diberlakukan oleh beberapa perusahaan, dan dianggap sebagai hal yang wajar pada bidang pekerjaan tertentu seperti pramugari dan pegawai bank, bukan tidak bisa dilawan. Ia mencontohkan di sebuah pabrik garmen di Klaten, Jawa Tengah, kekompakan buruh-buruh melakukan perlawanan mampu menghapuskan 2 pasal diskriminatif dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) yakni larangan hamil dan larangan bekerja bagi buruh dengan penyakit kelamin yang susah disembuhkan.

"Cuma soal mau berserikat atau enggak. Di pabrik garmen yang di Klaten itu, 90 persen dari 1.400 karyawan adalah perempuan sehingga lebih mudah untuk membentuk serikat yang kuat karena sama-sama punya kepentingan soal hak-hak reproduksi," kata Arsih.



sumber : detik
Share this article :

Visitors Today

 
Support : Dre@ming Post | Dre@aming Group | I Wayan Arjawa, ST
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Dre@ming Post - All Rights Reserved
Template Design by Dre@ming Post Published by Sorga 'n Neraka