Gratifikasi Seks akan Diatur UU

Kamis, 10/01/2013 12:09

Gbr Ilustrasi - "Saya bingung apakah sudah bejatnya moral negara ini. Saya rasa sih yang sekarang tidak sebejat dulu," ujar Marzuki.

JAKARTA- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah menyusun aturan tentang gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual. Kalau perlu, aturan itu bahkan perlu dibuat dalam bentuk undang-undang.

"KPK fokus saja pada tindakan korupsi. Kalau untuk gratifikasi seksual harus diatur dalam undang-undang tidak bisa diatur di KPK," ujar anggota Komisi VIII dari Fraksi PKS Nasir Djamil di Jakarta, Kamis
(10/1/2013).

Nasir mengatakan, usulan itu bisa langsung diajukan ke DPR tetapi pembahasannya nanti akan menjadi kewenangan DPR dan pemerintah. "Kalau penting silakan dimasukkan, biar saja diatur tindakan pidana umum, bisa di wilayah umum tidak masuk korupsi," kata Nasir.

Sementara itu, Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa juga mendukung ide aturan gratifikasi seks. Namun, Saan melihat yang terpenting adalah penjabaran kategori gratifikasi seks.

"Sebagai upaya untuk menjaga agar para pejabat clear dalam arti tidak terpengaruh soal apapun dalam menjalankan tugasnya, bisa saja dipikirkan soal itu. Sebagai ide enggak ada masalah, yang penting harus jelas operasionalnya dijabarkan," kata Saan.

Ketua DPR Marzuki Alie pun mendukung hal serupa. Senada dengan Saan, Marzuki meminta aturan itu nantinya perlu dijabarkan lantaran gratifikasi seks masuk dalam kategori kesenangan yang multiinterpretasi. Namun, Marzuki mengaku heran tiba-tiba ide itu dilontarkan KPK.

"Saya bingung apakah sudah bejatnya moral negara ini. Saya rasa sih yang sekarang tidak sebejat dulu," ujar Marzuki.

Dre@ming Post______

sumber :tribun