 |
| Ketika kader Partai Demokrat, Ruhut Sitompul (tengah) hadir di acara Silaturahmi Nasional Partai Demokrat di Sentul, Bogor, Jawa Barat, beberapa peserta menghujatnya, Jumat (14/12/2012). Untuk menghindari keributan, petugas keamanan membawa dan mengawal Ruhut Sitompul keluar ruangan. |
akan mempertimbangkan usulan itu.
"Tentu apa yang menjadi aspirasi DPD akan kita pertimbangkan dan dibicarakan di level DPP, di kita kan ada namanya dewan kehormatan, nanti mereka akan bersidang jika ada pelanggaran etika," kata Saan Mustopa.
Hal itu disampaikan di sela-sela acara Silatnas Partai Demokrat di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/12/2012).
Menurutnya, jka memang ada aspirasi daerah yang mengusulkan pemecatan Ruhut, maka akan dibahas di komisi Pengawas Partai Demokrat.
"Nanti dibahas apa tuntutannya, dan rekomendasinya apa, lalu dibawah ke dewan kehormatan. Jadi berdasarkan hasil komisi pengawas dewan kehormatan yang akan memutuskan," ungkapnya.
Kemudian soal teriakan beberapa kader Demokrat di forum Silatnas agar Ruhut dipecat, juga dinilainya sebagai reaksi yang wajar atas penilaian mereka terhadap Ruhut yang selama ini memang dikenal 'vokal'.
"Ketika proses membangun konsolidasi terganggu oleh pernyataan yang tidak perlu, tentu mereka bereaksi secara spontan, itu menurut saya wajar. Mereka punya keinginan ingin solid bersama, tapi ada yang ganggu kesolidan mereka," jelas Saan.
"Yang bisa merasakan (kesolidan kader) kan teman-teman di derah, jadi wajar teman-teman daerah terganggu. Karena memang itu dianggap menganggu soliditas partai dengan statement berbeda," lanjutnya.
Sebanyak 8 DPD Demokrat menganggap Ruhut Sitompul yang baru dipecat dari DPP PD sebagai hama. Mereka meminta Ruhut dikeluarkan dari partai.
"Hama harus dibasmi, kebutuhan organisasi adalah menjaga soliditas kader yaitu memenangkan Pemilu 2014. Kalau statement Ruhut itu bukan suara institusi dan akan kami lawan. Kongres jalankan organisasi sampai 2015 dan Ruhut harus belajar AD/ART," tegas Sekretaris DPD PD DKI Jakarta, Irfan Gani.
Menurut Irfan, ada delapan DPD yang minta Ruhut dikeluarkan dari PD, yaitu DPD Sulsel, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Sumbar, Sulteng, Sultra, NTB, dan Banten.
Dre@ming Post______
sumber : detik
