 |
| Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) saat menerima warga Kampung Baru, Muara Angke di Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (1/11/2012). |
Jokowi
menawarkan agar beban Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk
mengembalikan utang kepada Japan International Cooperation Agency (JICA)
hanya sebesar 30 persen. Adapun beban yang akan
ditanggung oleh pemerintah pusat adalah sebesar 70 persen.
ditanggung oleh pemerintah pusat adalah sebesar 70 persen.
Sementara itu, beredar
informasi bahwa Menkeu telah menolak upaya negosiasi tersebut. "Ya,
enggak apa-apa, kami, kan, hanya memohon. Kalau enggak 70-30, ya mungkin
60-40. Jadi saya akan terus melakukan negosiasi dan akan bertemu dengan
Beliau dahulu," kata Jokowi di Balaikota DKI, Jakarta, Jumat
(30/11/2012).
Selama ini, komposisi pembagian persentasi
pengembalian pinjaman kepada JICA yang diusulkan adalah 42 persen
ditanggung oleh pemerintah pusat dan 58 persen oleh Pemprov DKI dianggap
terlalu memberatkan.
Oleh karena itu, Jokowi akan bernegosiasi
dengan Menteri Keuangan untuk mengubah persentase pengembalian pinjaman
menjadi 70-30. Menurut Jokowi, share pemerintah pusat memang harus lebih besar dibandingkan dengan Pemprov DKI.
Dalam rencana pertemuannya bersama Menkeu, Jokowi ingin membahas terkait pembagian share pengembalian utang dan akan dikalkulasi. Dengan demikian, akan ketemu subsidinya berapa dan tiketnya berapa.
"Baru
saya berani memutuskan. Kalau enggak nanti beban kita berat dan beban
tiket juga berat. Selain itu, beban pengembalian investasi berat," kata
Jokowi.
Oleh karena nilai investasi dan proyeknya yang besar itulah yang membuat Jokowi untuk menerapkan prinsip kehati-hatian.
"Saya ini baru lima minggu disuruh dorong-dorong mutusin,
yang benar saja. Saya itu orangnya sangat hati-hati, terutama tentang
kalkulasi yang berkaitan dengan uang rakyat. Yang berkaitan dengan APBD,
saya itu sangat hati-hati. Jadi bukan karena takut dan tidak takut,
bukan. Jadi karena harus hati-hati dengan kalkulasi," kata Jokowi.
Jokowi
mengatakan, setelah ia menghitung-hitung sesuai perhitungan bisnisnya,
perbandingan 42 : 58 dirasa terlalu berat untuk Jokowi. Ia pun berencana
akan melakukan renegosiasi dengan Kementerian dan pihak pemberi
pinjaman, yaitu JICA.
"Ya, nanti akan ada dua renegosiasi. Yang
pertama dengan Pak Menteri Keuangan. Yang kedua dengan yang memberi
pinjaman," ujar Jokowi.
Setelah ia bertemu dengan Menkeu Agus
Martowardojo, Jokowi baru akan berani berbicara mengenai keputusan
keberlanjutan megaproyek tersebut.
"Jadi nanti memang saya mau
ketemu dengan Menteri, ya memohon agar bisa dipertimbangkan lagi agar
kami mendapatkan bantuan yang lebih banyak. Dengan demikian nanti
subsidi pada masyarakat agar MRT-nya tidak terlalu berat," ujar Jokowi.
Sementara
itu, Menkeu Agus Martowardojo menolak usulan Jokowi yang meminta
pemerintah pusat untuk menanggung beban pinjaman kepada JICA sebesar 70
persen dan tanggungan Pemprov DKI hanya sebesar 30 persen.
Agus
mengatakan, permasalahan transportasi publik di Jakarta seharusnya
menjadi prioritas pemerintah daerah dan mendorong anggarannya untuk
subsidi transportasi publik.
"Permintaan pemda memang baik, tetapi
harus dilakukan oleh pemda. Kalau tidak, nanti pemda-pemda lain
menangkap masalah transportasi publik bukan merupakan prioritasnya,"
kata Agus.
Selain itu, ia menjelaskan, pemerintah pusat akan
membantu pemerintah daerah dengan format hibah. Bentuk hibah ini
merupakan dukungan yang besar dari pemerintah pusat agar Pemerintah
Daerah DKI Jakarta dapat merealisasikan megaproyek tersebut.
Dre@ming Post______
sumber : kompas
