Selasa, 29 Mei 2012 01:09
YOGYAKARTA - Pemberian grasi untuk Schapelle Leigh Corby mempertaruhkan moralitas dan masa 
depan bangsa Indonesia. Grasi itu, juga menjadi preseden buruk bagi hukum Indonesia dalam penanganan
kasus-kasus narkoba.
depan bangsa Indonesia. Grasi itu, juga menjadi preseden buruk bagi hukum Indonesia dalam penanganan kasus-kasus narkoba.
Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD di Yogyakarta, Senin (28/5), mengatakan secara konstitusional tidak bisa disangkal grasi adalah hak presiden dan presiden boleh memberikannya dengan pertimbangan Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM).
"Semuanya sudah memberikan pertimbangan, jadi tidak ada kesalahan konstitusi. Tetapi masalah sosiologis, politis, dan moralitas bangsa serta masa depan bangsa menjadi pertaruhan," katanya.
Ia mengatakan, pemberian grasi bagi terpidana kasus narkoba warga negara asing tersebut baru pertama kali dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Langkah itu patut disayangkan, karena seharusnya Indonesia lebih keras lagi dalam menerapkan hukum untuk kejahatan narkoba.
"Karena itu, pemberian grasi untuk Corby bisa menjadi preseden buruk dan ini baru pertama kali pemerintah Indonesia memberikan grasi kepada pelaku kejahatan narkoba. Ke depan kita harus punya standar yang jelas bahwa untuk kejahatan korupsi, terorisme, dan kejahatan narkoba merupakan kejahatan berat yang tidak ada toleransi," ujar Mahfud.
Ia kembali menegaskan secara konstitusi langkah presiden itu tidak salah dan tidak menyalahi aturan. Namun yang patut diingat, kejahatan narkoba termasuk kejahatan berat, setara dengan terorisme dan korupsi. "Termasuk extraordinary crime," ujarnya.
sumber : MICOM
