Minggu, 08 April 2012 01:09
BAMAKO - Pemimpin kudeta Mali menyetujui penerapan masa tenang untuk memudahkan transisi ke 
kekuasaan sipil, sebagai bagian dari kesepakatan dengan Organisasi Negara Afrika Barat (Ecowas).
kekuasaan sipil, sebagai bagian dari kesepakatan dengan Organisasi Negara Afrika Barat (Ecowas).Sebagai balasannya, Ecowas akan mencabut sanksi perdagangan dan ekonomi serta memberikan amnesti pada junta, kata tim mediator, Sabtu (7/4).
Langkah itu diambil setelah pemberontak Tuareg di utara mengumumkan kemerdekaan untuk wilayah Azawad. Pemberontak menguasai wilayah itu setelah kudeta dua minggu lalu, mengakibatkan negara
Afrika Barat itu mengalami krisis politik.
Afrika Barat itu mengalami krisis politik.
Di bawah istilah rencana transisi, penguasa militer akan memberikan kekuasaan pada pemimpin parlemen Diouncounda Traore. Sebagai presiden sementara, Traore akan menetapkan waktu pemilihan umum.
Sesudah ia dilantik, Traore punya waktu 40 hari untuk mengatur pemilihan umum, sesuai persetujuan.
Perjanjian yang ditandatangani oleh pemimpin kudeta Kapten Amadou Sanogo itu menyatakan bahwa Ecowas siap mengakhiri sanksi, tetapi tidak menyebutkan kapan tanggal pasti Kapt. Sanogo menyerahkan kekuasaan.
"Sangat penting untuk mengatur transisi politik menuju pemilu yang bebas, demokratis dan transparan di seluruh wilayah," kata perjanjian tersebut.
Kapten Sanogo mengambil alih kekuasaan pada 22 Maret, menuduh pemerintah terpilih tidak melakukan cukup upaya untuk menghentikan pemberontak di utara.
Sebelumnya, badan-badan internasional menolak seruan dari pemberontak Tuareg untuk menetapkan wilayah yang dinamakan Azawad sebagai area merdeka.
Gerakan Nasional untuk Pembebasan Azawad (MNLA) adalah satu dari dua kelompok utama yang bertempur melawan pemberontak di utara.
Kelompoklainnya, Ansar Dine, sebuah kelompok Islam, juga telah memiliki pengaruh dan mulai menerapkan hukum Islam di beberapa kota.
Ecowas menyiapkan 3.000 tentara untuk menghentikan langkah para pemberontak itu.
Menteri Pertahanan Prancis Gerard Longuet, mengatakan Prancis dapat memberikan bantuan untuk pasukan tersebut, termasuk transportasi.
Kelompok Tuareg tinggal di Gurun Sahara di utara Mali dan beberapa negara tetangga. Selama ini mereka mengatakan tidak dipedulikan oleh pemerintah di Bamako.
sumber : MICOM
